Walikota Bekasi Rahmat Effendi memberikan waktu 2 hari kepada pemangku kebijakan disatuan perangkat kerja daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Kota Bekasi agar memetakan tahapan kesejahteraan antara pegawai ASN, Honorer dan PHL agar lebih sejahtera lagi kesejahteraannya.
”Terutama petugas lapangan harus ditingkatkan kesejateraannya , ini mencegah terjadinya razia-razia liar dan tindakan indisipliner lainnya,” kata Rahmat, disela apel kusus Dishub Kota Bekasi di plaza Kantor Walikota Bekasi, Rabu (3/8/2016).
Dijelaskan Rahmat, tugas pokok aparatur pemerintahan adalah melayani serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Bekasi berkaitan erat dengan pelayanan lalu lintas yang ada.
”Saya ingin Kepala Dinas dan sekretaris dinas membuat formula dalam perencanaan mata anggaran untuk peningkatan kesejahteraan aparaturny. Petugas lapangan harus dipikirkan kesejateraannya, sehingga dalam menjalankan tugasnya petugas Dishub lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,”ujarnya.
Menurutnya, Aparatur Sipil Negara, tenaga honorer dan petugas harian lepas (PHL), harus dibedakan tugas dan fungsinya sehingga kordinasi dilapangan bisa teratur.
“Saya sesali minggu lalu beberapa oknum tenaga PHL melakukan kegiatan indispliner di depan wajah pemerintah kota Bekasi,”ungkapnya.
“Dan saya tidak mau lihat lagi yang seperti itu, saya juga meminta kepada jajaran Dishub untuk radikalisasi trayek yang ada, karena ini menjadi motor dalam mengurai kemacetan yang ada,”tutup Rahmat,yang baru saja terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi. (NDI)
.jpg)
No comments:
Post a Comment