Ahok: Silakan Gabung DPRD Untuk Melawan Saya!

GAMBIR  – Gubernur DKI Jakarta Ahok meminta para SKPD jangan mau lagi dimanfaatkan oknum dewan untuk menyelundupkan proyek pada APBD. “Kalau SKPD tidak mematuhi perintah ini, silakan bergabung dengan dewan untuk melawan saya,” tegas Ahok di Balaikota, Gambir, Selasa (3/3).

Menurut Ahok, DPRD di tahun 2014 selalu menuduh eksekutif yang main. “Buktinya di APBD 2015 mereka masih mau masukin barang yang sama juga yaitu perangkat UPS yang tahun lalu diadakan untuk sekolah, kini untuk kecamatan,” papar Ahok sambil geleng-geleng kepala.

“SKPD sekarang menyatakan tidak ikut loh, makanya harus membuktikan SKPD ikut nggak. Saya bilang ke SKPD kalau kalian ikut, silakan gabung sama DPRD lawan saya. Kan DPRD mengakui itu disusun bersama SKPD, sedangkan SKPD kami mengisi di e-budgeting tidak sama seperti itu. SKPD sudah buat surat pernyataan bahwa mereka nggak ikut dan nggak main nih. Tinggal siapa yang nipu kan, makanya harus dibawa ke pengadilan,” tambahnya.

Pada kesempatan ini Ahok juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas perseteruannya dengan dewan.

“Saya minta maaf kepada warga Jakarta atas tontonan politik yang lucu seperti ini. Tapi mau nggak mau kami tempuh jalan seperti ini karena banyak SKPD jadi korban,” ujar Ahok sambil menambahkan sejarah DKI silpa terbesar adalah di 2014 karena banyak anggaran siluman yang tidak dieksekusi.

“Makanya 2015 kami paksa lewat e-budgeting supaya pimpinan DPRD kalau menemukan siluman menuduhnya ke kami. Makanya saya kunci di e-budgeting tapi mereka mengajukan hak angket, terpaksa kita lawan pakai UPS,” ujarnya.

Diakuinya, warga DKI menunggu uang APBD supaya cepat bekerja. Tapi kita masih bermasalah terhadap dana siluman Rp 12,1 triliun. Uang itu bisa bangun 60 ribu unit rusun. Jadi masa saya mesti men-silpakan duit Rp 12,1 triliun? Alangkah baiknya itu saya pakai buat bikin rusun. Ini yang saya menolak. Makanya bagi saya kalau memang saya harus dipecat atau dimasukkan ke dalam penjara saya rela daripada saya memainkan Rp 12,1 triliun.

Kami ada prosedur pembahasan. Justru tugas mereka kan pengawasan sebetulnya,” kata Ahok.

(joko/sir)