Pencabutan Moratorium Tenaga Kerja Migran: Langkah Strategis untuk Kemajuan Indonesia

 

Nofel Saleh Hilabi  Wakil Ketua Umum Kadin Bidang  Tenaga Kerja Migran

Tenaga kerja migran Indonesia (TKI) telah lama menjadi bagian penting dalam dinamika ketenagakerjaan dan ekonomi nasional. Mereka tidak hanya berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran, tetapi juga berperan sebagai penyumbang devisa negara melalui remitansi yang mereka kirimkan ke tanah air. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia sempat memberlakukan moratorium atau pelarangan sementara pengiriman tenaga kerja migran, terutama ke negara-negara tertentu di Timur Tengah. Langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja migran akibat banyaknya kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Namun, pada tahun-tahun terakhir, pemerintah mulai mencabut moratorium tersebut secara bertahap. Kebijakan ini menandai era baru dalam pengelolaan tenaga kerja migran, dengan sistem yang lebih tertata, pengawasan yang lebih ketat, serta komitmen kuat untuk melindungi hak-hak para pekerja. Pencabutan moratorium bukan sekadar membuka kembali jalur penempatan, melainkan juga menghadirkan berbagai keuntungan strategis bagi Indonesia.

Pemberlakuan moratorium oleh pemerintah Indonesia dilakukan sebagai respons atas maraknya kekerasan, pelecehan, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja migran, terutama di sektor domestik di beberapa negara Timur Tengah. Kasus-kasus tersebut memicu kritik keras dari publik, LSM, serta lembaga internasional. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), akhirnya menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja ke negara-negara tersebut sambil memperbaiki sistem pengawasan dan diplomasi perlindungan.

Selama masa moratorium, pemerintah memperkuat regulasi dan mekanisme pelindungan seperti Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Upaya ini juga mencakup digitalisasi proses penempatan, pelatihan pra-keberangkatan, hingga kerja sama bilateral yang lebih transparan.

Beberapa faktor mendorong pencabutan moratorium, antara lain:

1. Perbaikan Sistem Pelindungan: Pemerintah telah menyiapkan kerangka hukum dan sistem digital yang lebih kuat, termasuk implementasi One Channel System (OCS).
2. Permintaan Tinggi dari Negara Tujuan: Banyak negara tujuan seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Malaysia masih sangat membutuhkan tenaga kerja Indonesia.
3. Dorongan Ekonomi Nasional: Kebutuhan akan sumber devisa tambahan dan pengurangan pengangguran dalam negeri menjadi alasan penting..
4. Diplomasi Bilateral yang Lebih Maju: Kesepakatan baru mencakup perlindungan hak tenaga kerja, pemberlakuan standar gaji minimum, dan pengawasan ketat terhadap agen penyalur.

Keuntungan Pencabutan Moratorium bagi Indonesia

1.      Peningkatan Devisa Negara: Remitansi diperkirakan akan meningkat signifikan.

2.      Penyerapan Tenaga Kerja: Membuka peluang kerja dan mengurangi angka pengangguran.

3.   Peningkatan Kompetensi SDM: Pelatihan dan sertifikasi menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil.

4.   Meningkatkan Citra Indonesia: Memperkuat posisi sebagai negara pengirim yang bertanggung jawab.

5.  Penguatan Diplomasi Tenaga Kerja: Hubungan luar negeri yang lebih seimbang dan saling menguntungkan.

Tantangan yang Harus Dihadapi

-          Penyalahgunaan Sistem oleh Calo dan Agen Nakal: Perlu pengawasan ketat.

-          Perlindungan di Negara Tujuan: Risiko pelanggaran HAM masih ada.

      -          Kesiapan Calon Pekerja: Pendidikan dan mentalitas harus dibentuk dengan baik. 

Pencabutan moratorium tenaga kerja migran merupakan langkah strategis yang mencerminkan kesiapan Indonesia dalam mengelola dan melindungi warganya di luar negeri secara lebih profesional. Keputusan ini membuka peluang ekonomi yang besar, memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia, dan menjadi instrumen diplomasi yang efektif. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengawasan ketat, kolaborasi lintas lembaga, serta edukasi dan pemberdayaan calon tenaga kerja.

Indonesia kini berada di jalur yang benar untuk menjadi negara pengirim tenaga kerja migran yang tidak hanya produktif, tetapi juga berdaya dan terlindungi.

Rohmatuloh, Amd, S.Kom, M.Si